Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan, STTP terbagi dua yaitu STTP Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang disingkat STTP KMPDU dan yang Non Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang disingkat STTP Non KMPDU.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan. tulisan. dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain tennasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.
7. Warga Negara adalah warga Negara Republik Indonesia.
8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PERSYARATAN

1. maksud dan tujuan;
2. tempat, lokasi, dan rute;
3. waktu dan lama;
4. bentuk;
5. penanggung jawab;
6. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
7. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
8. jumlah peserta.

KEWENANGAN

1. Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelah  menerima  pemberitahuan dari penyelenggara kegiatan politik.
2. Pejabat Polri yang Berwenang menerbitkan STTP terhadap pemberitahuan yang telah  memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Dalam hal pemberitahuan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pejabat Polri Yang Berwenang memberitahukan kepada penyelenggara untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.
4. Apabila penyelenggara tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  Pejabat Polri Yang Berwenang tidak menerbitkan STTP.
5. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pejabat Polri Yang Berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk:

• menunda kegiatan;
• memindahkan lokasi kegiatan;
• mengubah bentuk kegiatan atau acara; dan/atau mengurangi sebagian kegiatan.

6. Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicanlumkan dalam STTP.
7. Apabila penyelenggara mengabaikan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tetap melaksanakan kegiatan, Pejabat Polri Yang Berwenang dapat memberikan teguran.
8. Dalam hal penyelenggara mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melarang dan/atau membubarkan kegiatan poltik.

WAKTU

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh penyelenggara secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan politik dilaksanakan.

SITUS RESMI SAT INTELKAM

https://intelkamacehtengah.com/pelayanan/sttp-biasa/